Presiden Jokowi ubah gambar pahlawan nasional di uang kertas & logam

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama Pada Bagian Depan Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jokowi pun menunjuk 12 pahlawan nasional yang akan dicantumkan dalam uang kertas dan uang logam yang beredar di Tanah Air.
"Sesuai dengan gambar dan nama termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini," ujar Jokowi dalam Keppres tersebut seperti dilansir Setkab, Rabu (14/9).
Menurut Keppres tersebut, penggunaan gambar dan nama Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud telah mendapat persetujuan dari ahli waris masing-masing pahlawan nasional.
"Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tegasnya.
Dalam Keppres tersebut telah ditetapkan, bahwa:
a. Gambar Pahlawan Nasional Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr (HC) Drs. Mohammad Hatta sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 100.000.
b. Gambar Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 50.000.
c. Gambar Pahlawan Nasional Dr. G.S.S.J. Ratulangi sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 20.000.
d. Gambar Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 10.000.
e. Gambar Pahlawan Nasional Dr. K.H. Idham Chalid sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 5.000.
f. Gambar Pahlawan Nasional Mohammad Hoesni Thamrin sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 2.000.
g. Gambar Pahlawan Nasional Tjut Meutiah sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 1.000.
h. Gambar Pahlawan Nasional Mr. I Gusti Ketut Pudja sebagai gambar pada bagian depan Rupiah logam NKRI dengan pecahan Rp 1.000.
i. Gambar Pahlawan Nasional Letnan Jenderal TNI (Purn) Tahi Bonar Simatupang sebagai gambar pada bagian depan Rupiah logam NKRI dengan pecahan Rp 500.
j. Gambar Pahlawan Nasional Dr. Tjiptomangunkusumo sebagai gambar pada bagian depan Rupiah logam NKRI dengan pecahan Rp 200.
k. Gambar Pahlawan Nasional Prof.Dr.Ir. Herman Johanes sebagai gambar pada bagian depan Rupiah logam NKRI dengan pecahan Rp 100.

read more

Ada Katering Sediakan Makanan Tak Layak di Makkah, Langsung Ditegur Keras

Makkah - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bidang pengawas katering menegur keras salah satu perusahaan katering di Makkah, Arab Saudi. Mereka kedapatan memberikan makanan tak layak konsumsi untuk jemaah haji.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Sri Ilham Lubis menerangkan, peristiwa ini terjadi pada Selasa (30/8) lalu di salah satu pemondokan di sektor 4, Makkah. Kala itu, tim pengawas menemukan ada makanan yang tak layak konsumsi. Hari itu juga, teguran disampaikan.

"Sudah kita lakukan kirim surat teguran dan dia harus menggantikan makanan yang tidak layak itu pada saat itu juga," kata Sri di sela-sela peninjauan dapur katering, Rabu (31/8/2016).

Bila katering tersebut melakukan pelanggaran dua kali, maka selain mengganti makanan yang tidak layak, mereka juga harus membayar 50 persen dari makanan yang tidak layak tadi. "Misalnya ada 200 yang tidak layak, maka dia harus membayar 100 porsi," imbuhnya.

Saat pelanggaran sudah terjadi tiga kali, maka sanksinya adalah pemutusan kontrak. Hal ini sudah sesuai dengan tahapan pemberian sanksi yang tercantum dan disepakati kedua belah pihak di kontrak.

"Pengwasan kita perketat jangan sampai makanan dikonsumsi jemaah dalam kondisi tidak layak. Kalau sudah sampai kita setop, jemaah tidak boleh mengkonsumsi makanan itu. Kita ganti dengan yang layak," tegasnya.

Tim pengawas memang menyiapkan personel di setiap pemondokan untuk memantau makanan yang masuk. Selain itu, ada juga tim sanitasi surveilans yang memastikan apakah makanan tersebut sehat atau tidak.

Bila nanti ada perusahaan yang diputus kontrak, maka tanggung jawab pemberian makanan akan diserahkan pada katering. Jumlahnya akan didistribusikan merata sesuai rangking dan kemampuan produksi katering.

"Sekarang kita memberikan penilaian kinerja terhadap semua perusahaan katering. Mana yang terbaik kita berikan ranking. Lalu kita sampaikan pada mereka untuk saling berkompetisi melakukan perbaikan-perbaikan," paparnya.

read more

Ini Cara Memastikan Sertifikat Rumah dan Tanah Asli

Jakarta -Membeli properti dengan harga murah memang menjadi idaman setiap orang, hanya saja hal itu kerap berisiko. Salah satu masalah yang mungkin bisa menimpa Anda ketika membeli tanah/rumah dengan harga murah adalah sertifikat palsu.

Meski kasus seperti ini tidak banyak terjadi, namun tentu sangat merugikan konsumen. Apalagi untuk orang yang belum memiliki pengalaman soal jual-beli properti. Untuk itu, ada 3 hal dasar yang bisa Anda lakukan untuk memastikan bahwa sertifikat yang Anda miliki adalah asli, di antaranya:

1. Cek ke Kantor BPN
Cara paling aman mengetahui keaslian sertifikat adalah dengan mendatangi kantor yang mengedarkan surat tersebut, yakni BPN (Badan Pertanahan Nasional) di setiap kota yang bersangkutan. Hal tersebut sudah tertuang pada Pasal 34 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa setiap orang yang berkepentingan memiliki hak untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah.

Untuk melakukannya, pemohon hanya tinggal mendatangi kantor BPN dengan membawa beberapa dokumen, antara lain: sertifikat asli hak atas tanah, fotokopi identitas diri pemohon, surat permohonan, serta identitas pemohon dan surat kuasa jika permohonan dikuasakan kepada orang lain.

2. Cek ke Kantor PPAT
Jika tidak sempat mendatangi kantor BPN karena cukup sibuk, maka pemohon bisa meminta bantuan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di lokasi di mana properti Anda berada. Di masing-masing daerah, umumnya petugas PPAT yang ditunjuk pemerintah adalah Camat di kantor Kecamatan setempat. Sementara langkahnya, petugas PPAT akan melakukan hal yang sama, yakni ke kantor BPN dengan dokumen yang juga sama.

3. Waktu dan Biaya
Mengingat ada beberapa hal yang harus dipastikan oleh BPN, maka pengecekan keaslian sertifikat akan memakan waktu beberapa hari dengan biaya puluhan hingga ratusan ribu rupiah, tergantung dari kebijakan masing-masing kantor di wilayah yang bersangkutan.

read more

Menperin Minta Harga Gas Industri Turun, Ini Kata Dirut Pertamina

Jakarta -Menteri Perindustrian Airlangga Hartato berpendapat bahwa rata-rata harga gas untuk industri di dalam negeri saat ini, yakni US$ 8-10/MMbtu, sangat tidak ideal.

Sebagai pembanding, harga gas industri di Singapura sekitar US$ 4-5 per MMbtu, Malaysia US$ 4,47 per MMbtu, Filipina US$ 5,43 per MMbtu, dan Vietnam sekitar US$ 7,5 per MMbtu.

Menurut perhitungan Airlangga, idealnya harga gas untuk industri di Indonesia hanya US$ 5/MMbtu agar dapat bersaing dengan industri di negara-negara tetangga.

Bisakah rata-rata harga gas untuk industri di dalam negeri turun sekitar 50% menjadi US$ 5/MMbtu?

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto, berpendapat bahwa masih ada ruang untuk efisiensi, harga gas masih bisa turun.

"Potensi itu saya pikir untuk meningkatkan efisiensi masih ada," kata Dwi saat ditemui di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Menurut Dwi, salah satu penyebab mahalnya harga gas adalah rantai distribusi yang panjang dari sumber gas sampai ke industri. Ini harus diefisienkan.

"Tentu harus kita lihat antar sinergi yang ada, kemudian juga melakukan evaluasi terhadap jasa-jasa yang digunakan, panjang proses penyaluran antara upstream sampai kepada end user tentu harus dilakukan review," tutupnya.

read more

Pusat Tunda DAU, Kabupaten Ini Siapkan APBD Perubahan

Jakarta -Pemerintah melakukan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berfungsi untuk membayar gaji pegawai dan biaya operasional. Wakil Bupati Agam, Sumatera Barat, Trinda Farhan Satria menyebut gaji pegawai hingga biaya operasional bisa terkena dampaknya.

Anggaran untuk dana DAU 2016 kabupaten Agam ada sekitar Rp 828 miliar, ditunda Rp 89,95 miliar. Sisanya sekitar Rp 738,05 miliar.

"Sebelum keluar PMK ini kita kan kena juga DAK dan sudah kita sesuaikan anggarannya tadinya tidak masalah, tapi muncul lagi DAU ini sehingga bisa menimbulkan dampak," ujar Wakil Bupati Agam, Sumatera Barat Trinda Farhan, di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).

"Kita melakukan penyesuaian yang kedua. Kita sedang upayakan juga agar penundaan ini sifatnya nggak permanen karena kalau penundaan permanen pasti akan berpengaruh pada kegiatan rutin," imbuhnya.

Dampak dari penundaan DAU misalnya akan terkena imbas pada gaji untuk wali nagari (perangkat pemerintahan desa), gaji PNS, gaji DPRD, gaji PTT, BPJS, BPJS Tenaga Kerja, hingga operasional seperti pembayaran listrik, telepon.

"Sekarang APBD perubahan lagi di bahas untuk antisipasi itu, TAPBD saya untuk membongkar lagi otomatis karena dampaknya nanti ke sana (gaji pegawai dan lain-lain). Jelas bagi kita terhambat makanya kita sudah berupaya menyesuaikan saat DAK, ini akan sangat mengganggu karena ini di tengah jalan. Kalau di awal mudah," imbuh Trinda.

Pada awal tahun ia menyebut kabupatennya mendapat potongan 10 persen Dana Alokasi Khusus. Namun, ia tidak merinci berapa jumlah pemotongan tersebut, akan tetapi gara-gara pemotongan ini proyek pembangunan pelabuhan perikanan gagal dibangun tahun 2016.

"Kalau DAK sudah kita sesuaikan walaupun ada defisit yang pasti terkontrol. Kemarin ada beberapa proyek APBN yang tertunda diantaranya yang kita sesuaikan itu pembangunan pelabuhan perikanan," ujar Trinda.

Ia menyebut sebenarnya dari pemerintah pusat mendapat jatah untuk pembangunan pelabuhan perikanan sebesar Rp 20 miliar. Namun, ia mengaku dengan dana tersebut tidak cukup untuk membangun dengan fasilitas lengkap sehingga bila terus memaksakan pembangunan menjadi kurang manfaatnya ketika sudah jadi.

Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan perikanan ditunda hingga 2017 karena kebutuhan pembangunan mencapai Rp 80 miliar.

"Kalau dengan anggaran sekian itu yang diberikan Rp 20 miliar nilai manfaat programnya kurang itu disusunnya jaman Bupati Plt sehingga itu disesuaikan dengan RPJMD kita di tunda tahun depan, disamping ada penyesuaian besaran program," jelas Trinda

Karena ada pemotongan anggaran, kabupaten ini melakukan efisiensi di biaya perjalanan dinas, sosialisasi, dan biaya rutin perkantoran. Program prioritas saat ini misalnya adalah infrastruktur pertanian dan dalam 2-3 tahun akan membuat infrastruktur ke destinasi wisata.

read more

Menagih tugas parpol meningkatkan kualitas anggota DPR

Merdeka.com - Tak hanya anggota DPR yang berlatar belakang artis yang tengah menjadi sorotan. Rendahnya kualitas para anggota dewan berimbas pada produk legislasi yang dihasilkan. Ketua DPR Ade Komarudin pun mewacanakan Sekolah Parlemen untuk para anggota legislasi dari DPR hingga DPRD kabupaten/kota. Ide ini dinilai ideal namun tugas meningkatkan kualitas kader seharusnya menjadi tanggung jawab partai politik.
Menurut Peneliti Forum Masyakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus, gagasan membentuk sekolah parlemen adalah sebuah ide yang tergesa-gesa. Selain belum tersedianya infrastuktur pendukung, sekolah parlemen bisa saja menjadi proyek baru menggantikan proyek gagal seperti perpustakaan DPR.
"Ini ide yang sangat ideal karena ada kebutuhan yang mendesak karena kerja DPR itu gak sekedar ecek-ecek. Di sana kan UU dibuat, kalau orang yang membuatnya tidak berkualitas maka seperti ini hasilnya, banyak yang digugat ke MK," kata Lucius ketika berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Senin (28/8) lalu.
Namun, sesuai UU Partai Politik, kata Lucius, peningkatan kualitas anggota legislatif sebenarnya menjadi tugas partai politik. Di sana tercantum tugas parpol untuk pengkaderan dan pendidikan politik. Sayangnya, kata dia, tugas itu belum dilakukan secara benar oleh partai politik sebab dalam beberapa kasus, parpol tampil sebagai pembela anggotanya yang dinilai bermasalah oleh masyarakat.
Pendapat ini diamini oleh anggota Komisi II DPR H Tamuri. Tugas anggota DPR sekarang ini adalah menyelesaikan seluruh program yang ada, bukan untuk bersekolah. "Di sini orang datang kerja. Tugas peningkatan kualitas itu ranah parpol, bukan parlemen," ujarnya.
Kualitas DPR periode 2014-2019 dalam catatan Formappi paling buruk. Hal itu terlihat dari berbagi aspek seperti utang legislasi yang menumpuk, sitem kerja yang kacau, dan memudarnya komitmen.
Utang legislasi
Dari tiga kali masa sidang untuk prolegnas prioritas 2015-2019, DPR baru menghasilkan 10 undang-undang. Tahun 2015, dari target 40 RUU proritas hanya tiga yang berhasil disahkan oleh DPR.
Tiga undang-undang yang sudah dihasilkan DPR masing-masing adalah Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Undang-undang Pemerintahan Daerah.
Sementara itu, untuk prolegnas proritas 2016, dari 50 RUU, hanya 7 UU yang dihasilkan yakni 5 undang-undang dan dua undang-undang kumulatif terbuka.
Undang-undang itu adalah Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Keuangan, serta Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang baru disahkan pada 28 Juni 2016 lalu.
Adapun undang-undang kumulatif terbuka terdiri atas RUU pengesahan kerja sama antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Jerman mengenai kerja sama di bidang pertahanan dan RUU tentang pengesahan persetujuan pemerintah RI dan pemerintah Cina tentang aktivitas di bidang pertahanan.
"Ada prioritas tapi hasilnya jauh panggang dari api," kritik Lucius.
Sistem kerja yang kacau
Selain mandul di legislasi, Lucius menilai kinerja buruk DPR juga disebabkan oleh kurangnya perencanaan. DPR kerap terlarut pada hal yang bukan ranahnya dan meninggalkan tugas dan fungsi pokok yang menjadi prioritas.
Dia mencontohkan, pada fungsi anggaran, DPR kerap lalai bahkan ikut bermain di dalamnya. Sementara di fungsi pengawasan, DPR mengabaikan temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang seharusnya dibuat Pansus DPR. Mereka, kata dia malah angkat yang bukan ranah mereka, seperti dalam kasus RS Sumber Waras.
"Tidak fokus. Isu apa yang muncul, ditanggapi berlarut sehingga tidak jelas apa yang menjadi prioritas," tukas dia.
Selain tiga tupoksi di atas, sistem pendukung seperti staf dan tenaga ahli DPR juga tidak diperhatikan secara serius. Perekrutan kerap diambil secara asal-asalan dan tidak mendukung kinerja anggota DPR. Seharusnya, menurut dia, gagasan pembenahan kinerja juga dialamatkan kepada sistem pendukung ini.
Memudarnya komitmen
Menurut Lucius, kinerja buruk bukan disebabkan oleh latar pendidikan yang rendah dari anggota dewan. Tingkat absensi yang tinggi dalam masa sidang paripurna atau sidang di komisi-komisi menunjuk pada pudarnya komitmen wakil rakyat itu dari hari ke hari.
Selama periode masa sidang paripurna III DPR, 11 Januari-18 Maret 2016 misalnya, tingkat kehadiran atau absensi anggota DPR hanya 53 persen. Rata-rata hanya 299 dari 559 anggota saja anggota dewan yang menghadiri sidang paripurna.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Sekretariat DPR, Fraksi PDIP ada di puncak absensi ketidakhadiran (42 persen) atau rata-rata hanya 46 dari 109 anggota yang hadir selama masa sidang paripurna III.
Anggota DPR dari Fraksi Nasional Demokrat tercatat paling rajin mengikuti sidang paripurna. Tercatat, tingkat kehadiran anggota DPR dari Fraksi Nasdem mencapai 63 persen atau 23 dari 36 anggota hadir. Disusul posisi selanjutnya Gerindra dan PKS.

read more

Pengembangan riset vaksin dinilai jadi keharusan

Merdeka.com - Pengembangan riset vaksin dinilai menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan di Indonesia. Hal itu ditegaskan Dirjen Penguatan dan Pengembangan Kementerian Riset Dikti Muhammad Dimiyati.
"Pengembangan riset vaksin adalah suatu keharusan. Kalau tidak kita akan semakin menjadi permainan negara-negara besar. Untuk itu keberadaan Forum Riset Life Science Nasional yang salah satunya menghasilkan berbagai vaksin ini menjadi sesuatu yang harus didukung pemerintah dan seluruh stake holder," ujar Dimiyati di Jakarta Selatan, Kamis (25/8).
Kemudian Dimiyati juga menambahkan, pemerintah akan mengupayakan dukungan dengan berbagai regulasi serta memfasilitasi melalui pendanaan.
"Dalam mendukung perjalanan riset life science nasional, pemerintah mengupayakan berbagai regulasi agar forum ini berjalan sebaik-baiknya dan bisa mensinergikan untuk menghasilkan vaksin yang relatif lebih cepat dan lebih baik," sebutnya.
"Selain regulasi, tentu kita juga memfasilitasi berbagai upaya risetnya melalui dukungan-dukungan pendanaan dengan berbagai skema yang kita miliki," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT (Persero) Bio Farma Iskandar menjamin, nantinya hasil dari pengembangan vaksin ini memiliki keunggulan karena sesuai dengan standard yang ditetapkan World Health Organization (WHO). Selain itu juga mengenai harga, Bio Farma menjamin vaksin ini nantinya terjangkau oleh masyarakat.
"Kita jamin ini murah. Kalau dari sisi unggul, kita minimum mengikuti standard WHO. Minimum itu yang harus kita kejar. Kalau tidak standard seperti itu, jangan harap kita bisa jual," kata Iskandar.
Sementara itu, terkait vaksin palsu yang belum lama melanda masyarakat Indonesia, Siswanto, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, mengatakan kalau pemerintah sudah melakukan langkah nyata.
"Sekarang pemerintah sudah melakukan tindakan dan langkah-langkah nyata dengan memperkuat sistem distribusi," ujar Siswanto.

read more

Update: Korban Gempa Italia Tembus 38 Orang

NORCIA – Korban tewas akibat guncangan gempa yang terjadi di Italia dilaporkan terus bertambah. Informasi terbaru menyebutkan 38 orang tewas akibat gempa berkekuatan 6.2 skala richter (SR). Data itu disampaikan oleh juru bicara departemen perlindungan masyarakat sipil Italia,  Immacolata Postiglione.

Gempa yang terjadi pada pukul 03:36 waktu setempat juga membuat rumah penduduk menjadi retak dan hancur. Menurut Postiglione, proses evakuasi korban gempa menjadi lebih sulit karena lokasi gempa berada di daerah pegunungan. Demikian laporan yang dilansir dari  Reuters, Rabu (24/8/2016).

Sebelum ini, saat berbicara kepada para wartawan, Postiglione mengatakan 27 orang meninggal di Kota Accumoli dan Amatrice. Sementara 10 orang lainnya di daerah Arquata. Kemudian pada konferensi pers baru-baru ini, dia menaikkan jumlah korban hingga mencapai 38 orang, dengan tanpa memberikan rincian lebih lanjut. 

read more

Turki Sebar 6.000 Mata-Mata, Jerman Ketar-ketir

Selasa, 23 Agustus 2016 - 17:56 wib
ANKARA -  Saat ini ada 6.000 mata-mata Turki di Jerman. Mereka mengawasi gerak-gerik setiap warga Turki di Negeri Panser tersebut. Meski demikian, pemerintah Jerman tetap ketar-ketir.
Hal ini diungkap seorang politisi Jerman yang enggan disebutkan namanya.

Ia menyebutkan, intelijen Turki yang dikenal sebagai MIT memiliki lebih dari 800 agen yang menjalankan 6.000 mata-mata di Jerman. Menurut politisi tersebut, seperti diwartakan surat kabar Jerman, Die Welt,satu intel akan mengawasi 500 warga Turki di Jerman.  

Bahkan, jumlah mata-mata Turki ini disebut melebihi agen Stasi, yaitu polisi rahasia yang sangat legendaris di Jerman Timur. Kepala Kebijakan Perdamaian Institut Riset Jerman, Erich Schnidt-Eenboom mengaku khawatir dengan keadaan ini.

"Ini bukan lagi tentang pengumpulan informasi intelijen, tetapi lebih pada penindasan yang dilakukan oleh badan intelijen (MIT). Bahkan, Stasi saja tidak memiliki agen sebanyak MIT,” ujar Eenboom, sebagaimana dilansir Daily Caller, Selasa (23/8/2016).   

Penyebaran agen MIT di Jerman dimaksudkan untuk menekan warga Turki yang memiliki informasi atau koneksi penting. Saat ini diperkirakan terdapat sekira tiga juta warga Turki menetap di Jerman.
Anggota Parlemen Green Party (MP), Hans-Christian Strobele bahkan menyebut jumlah agen mata-mata MIT di Jerman sungguh tidak dapat dipercaya. Strobele menyebut agen rahasia Turki ini benar-benar tidak dapat dideteksi. Terlebih lagi, mereka tidak menerima uang dari Pemerintah Turki atas pekerjaannya.

“Saya ingin mendapatkan jawaban dari pemerintah Jerman. Jika MIT benar-benar aktif di Jerman dengan agenda sendiri, menjalankan 6.000 informan dan menempatkan tekanan pada orang-orang Turki, maka ini adalah tindakan melawan hukum," pungkas Strobele.

read more

Dua WNI Tahanan Politik Turki Diciduk dari Yayasan Gulen

BURSA – Dua mahasiswi Indonesia yang kini menjadi tahanan politik di Turki, sebelumnya tidak berada dalam daftar penangkapan. Namun saat petugas keamanan menggrebek Yayasan Gulen di Bursa pada Kamis 11 Agustus lalu, kedua WNI berinisial DP asal Demak dan YU asal Aceh berada di lokasi kejadian.

Kepada aparat, keduanya mengaku memang tinggal di rumah yang dikelola yayasan tersebut selama ini. Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan, sejak awal penangkapan, KBRI Ankara sudah memberikan pendampingan.

Tim pengacara juga sudah didatangkan untuk membantu proses hukum mereka. Namun, hingga saat ini belum diperoleh pemberitahuan resmi mengenai tuduhan yang dijatuhkan kepada kedua mahasiswi tersebut.

“Pada tanggal 12 Agustus 2016, staf KBRI Ankara telah mendatangi kepolisian Bursa untuk meminta akses kekonsuleran. Pada tanggal 15 Agustus 2016, KBRI menyampaikan nota kepada Kemlu Turki yang meminta klarifikasi dasar penangkapan tersebut,” papar Iqbal dalam siaran pers yang diterima Okezone, Jumat (19/8/2016).
'
Selanjutnya, pada Selasa 16 Agustus, KBRI Ankara mendatangai Pengadilan Bursa untuk bertemu dengan Jaksa Penuntut. Langkah ini menurut Iqbal, diambil staf KBRI guna mengantisipasi kalau-kalau nantinya kasus mereka masuk ke pengadilan.

“Intinya, KBRI sudah memastikan bahwa kedua mahasiswi akan didampingi pengacara. Segera setelah mengetahui ada lagi penangkapan terhadap WNI, KBRI setempat juga langsung menghubungi keluarga kedua mahasiswa untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi,” lanjutnya.

Dengan ditangkapnya DP dan YU, berarti sudah ada tiga mahasiswa WNI yang dijebloskan ke penjara tahanan politik Turki. Mereka ditahan lantaran ada kecurigaan bahwa ketiganya adalah pengikut Gerakan Hizmet pimpinan Fethullah Gulen. Sebelumnya, seorang mahasiswa bernama Handika Lintang Saputra telah lebih dulu ditangkap aparat Turki karena alasan yang sama.

read more

Kantor Polantas Moskow Diserang ISIS, Dua Pelaku Tewas

MOSKOW – Kantor polisi lalu lintas (polantas) di timur laut Moskow, Rusia, diserang militan ISIS pada Rabu 17 Agustus 2016 waktu setempat. Para pelaku mulanya diberhentikan petugas di Jalan Schyolkovskoye yang dekat dengan kantor polantas. Saat hendak diberi peringatan, dua orang keluar dari dalam mobil lalu menyerang para petugas dengan senapan api dan kapak.

Kedua pelaku akhirnya berhasil diamankan setelah timah panas menembus tubuh mereka. Seorang di antaranya tewas seketika, kemudian satu pelaku lainnya menyusul kemudian.
 
Seperti diwartakan Washington Post, Jumat (19/8/2016), insiden ini menimpa dua polantas Moskow. Mereka terluka, dan seorang di antaranya membutuhkan perawatan intensif.

Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Meski begitu, pada Kamis 18 Agustus, media Aamaq yang merupakan corong ISIS mengklaim kedua pelaku adalah militan dan simpatisan kelompok teroris tersebut.

Jika benar ini merupakan serangan dari ISIS, berarti untuk pertama kalinya kelompok teroris itu melancarkan pembalasan ke negara pecahan Uni Soviet tersebut.

Sebagai buktinya, Aamaq mengunggah video kedua pemuda yang dimaksud sedang mengucapkan sumpah setia kepada pimpinan ISIS yakni Abu Bakar al Baghdadi. Dalam rekaman itu, keduanya berbicara patah-patah dalam aksen Rusia dan berjanji akan menjalankan misi pembalasan dendam atas terbunuhnya saudara-saudara mereka di Suriah dan Irak akibat gempuran serangan udara Moskow selama ini.

Petugas sejauh ini menolak mengungkap identitas kedua pelaku. Namun dibeberkan sedikit bahwa kedua pelaku berasal dari Chechnya, negara bagian di Rusia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam.

Kedua pemuda tersebut meninggalkan Chechnya pada Senin 15 Agustus. Kepada keluarga, mereka pamit hendak berangkat kerja. Polisi meyakinkan keduanya belum pernah terlibat kasus kriminal sebelum ini.

read more

60 Pemuda Dunia Unjuk Kebolehan Budaya Indonesia di TIM

Setelah tiga bulan mempelajari bahasa, seni, budaya, serta sejumlah isu di Indonesia, 60 pemuda-pemudi dari 41 negara akan unjuk kebolehan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta pada hari ini, Kamis (18/8/2016). Acara penutupan program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) ini akan dibuka oleh Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi.
Mengangkat tema ‘Thousand Islands Made in Heaven’, pentas seni Indonesia Channels 2016 akan digelar dari pukul 18.00 sampai 21.00 WIB. Acara ini dibuka untuk umum dan tidak dipungut biaya apa pun.
Para pemuda yang tampil merupakan peraih BSBI 2016 yang sudah dididik di Indonesia sejak 13 Mei. Mereka antara lain datang dari Azerbaijan, Brunei Darussalam, Kamboja, Kanada, China, Republik Ceko, Prancis, Fiji, Jerman, Yunani, Hongaria, India, Jepang, Kazakhstan, Kiribati, Laos, Malaysia, Moldova, Myanmar, Nauru, Belanda, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, Polandia, Rusia, Rumania, Kepulauan Solomon, Slovakia, Slovenia, Serbia, Spanyol, Korea Selatan, Suriname, Thailand, Timor-Leste, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, dan empat peserta dari Indonesia.
Program BSBI dibagi menjadi dua, yakni reguler dan khusus. Program BSBI reguler ditujukan untuk memperkenalkan aspek seni dan budaya serta kearifan lokal bangsa Indonesia. Sekira 48 pemuda ikut dalam program reguler. Tempat pembinaannya antara lain di Sanggar Semarandana di Bali, Studio Tydif di Surabaya, Rumah Budaya Rumata di Makassar, dan yang paling baru adalah Sanggar Syofyani di Padang.
Sementara itu, program BSBI kekhususan diikuti oleh 12 peserta dari 12 negara di kawasan Pasifik, ASEAN, Amerika-Eropa, dan Asia Timur. Mereka yang terdaftar dalam program ini akan lebih difokuskan untuk mempelajari Indonesia dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan perannya di kawasan. Karena sifatnya melalui pendekatan studi akademik, para peserta pun dibina di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran di Yogyakarta. Meski begitu, mereka tetap akan diperkenalkan dengan seni musik, tari tradisional, dan bahasa Indonesia.
Acara ini merupakan program tahunan Kemlu RI sejak 2003. Selain untuk mempromosikan seni dan budaya Indonesia, acara ini juga bertujuan untuk memperbanyak jumlah sahabat muda RI di luar negeri.
Panitia penyelenggara menargetkan Indonesia Channel tahun ini akan dihadiri 1.200 pengunjung. Dengan tamu undangan meliputi kalangan pejabat pemerintah, korps diplomatik, tokoh masyarakat, komunitas seni, pelajar dan mahasiswa, serta masyarakat umum.

read more

Sudah 71 Tahun, Sistem Pendidikan Indonesia Belum Memerdekakan Siswa

JAKARTA - Semarak 17 Agustus masih dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Memasuki usia ke-71, tantangan yang akan dihadapi bangsa pun akan semakin besar, termasuk di bidang pendidikan.
Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan andal. Sayangnya, hingga saat ini masalah pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah. Sistem pendidikan di sekolah pun masih dinilai belum merdeka.
"Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah membangun kemandirian. Kemandirian itu sangat luas. Kemudian Paulo Freire mengungkapkan pendidikan adalah memerdekakan seseorang. Tan Malaka berpendapat bahwa pendidikan mempertajam pikiran dan memperhalus perasaan. Sayangnya pendidikan yang seperti pendapat ahli tersebut tidak ditemukan di 71 tahun Indonesia merdeka," ujar Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, usai diskusi Redbons bertajuk 'Kontroversi Full Day School' di Kantor Redaksi Okezone, belum lama ini.
Sebagai seorang guru, Retno mengungkapkan, selama ini siswa tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Artinya, sistem pendidikan yang ada saat ini belum memerdekakan siswa.
"Contoh, dalam menyusun tata tertib saja tidak partisipatif. Setuju atau tidak, siswa diminta tanda tangan. Siswanya juga nurut disuruh tanda tangan. Ini semacam sudah budaya," paparnya.
Selain itu, guru dinilai juga masih belum bisa menempatkan diri mereka untuk berada di relasi yang sama dengan siswa. Akibatnya, ada raja kecil di kelas, yakni guru lebih tinggi posisinya dibandingkan siswa.
"Di sini kemudian terjadi penindasan, anak diancamnya dengan nilai. Padahal, sebenarnya guru dan siswa itu relasinya seimbang, yang membedakan adalah fungsi," tuturnya.
Retno juga menyatakan, anak-anak di sekolah masih belum punya keberanian untuk mengeluarkan pendapat. Bahkan, ketika mengetahui sekolahnya tidak transparan mereka tak mau melapor lantaran takut dikeluarkan.
"Untuk mengubah itu semua bisa dimulai dengan guru. Mindset guru harus diubah bahwa sekolah itu partisipatif, demokratis, dan menghargai perbedaan. Sekolah juga harus aman dan nyaman bagi siswa. Jika sudah terpenuhi itu semua, maka terciptalah pendidikan yang merdeka," tutupnya.

read more

Partisipasi Cegah Kekerasan dalam Pendidikan

JAKARTA – Meski masa orientasi siswa tahun ini sudah ditiadakan, kekerasan dalam pendidikan masih ditemui di lingkungan sekolah. Tak hanya siswa, belakangan guru juga menjadi korban kekerasan dari orangtua peserta didik yang tidak terima anaknya dihukum.
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menjelaskan, pendidikan harus bebas dari kekerasan meskipun dalam rangka mendisiplinkan anak. Guna mencegah hal tersebut, guru perlu membuat kesepakatan dengan siswanya di awal pertemuan.
"Saya tahu guru juga manusia yang ada batas kesabaran terhadap anak. Tetapi semua itu bisa dikomunikasikan, misalnya dengan membuat kesepakatan sebelumnya," ujarnya dalam jumpa pers Masyarakat Peduli Pendidikan di Kantor LBH Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Selain guru, kepala sekolah juga harus tanggap jika terjadi kasus kekerasan di lingkungannya. Jika tidak, yang terjadi bukan penyelesaian masalah melainkan masalah baru, seperti orangtua yang memukul guru setelah anaknya mengadu. "Berarti di sini kepala sekolah juga gagap dalam menyelesaikan kasus kekerasan," sebutnya.
Seorang guru relawan di wilayah pelosok, Fidella Anandhita, menceritakan pernah mengajak siswanya secara partisipatif untuk menegakkan kedisiplinan. Baginya jika anak melanggar aturan bukan berarti diberi hukuman fisik, tetapi membiarkan mereka menerima konsekuensinya.
"Ada kesepakatam dulu. Contohnya, ketika mereka tidak bawa alat gambar, mereka tahu kalau konsekuensinya tidak bisa menggambar. Teman-temannya juga belum tentu mau meminjamkan. Karena sudah ada kesepatakan dan dia tahu konsekuensinya, maka anak tersebut harus cari akal supaya bisa menggambar," paparnya.
Sementara pakar sosiologi dari Universitas Indonesia (UI), Kamanto Sunarto, menambahkan sudah menjadi tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mensosialisasikan bahwa kekerasan dalam pendidikan tidak diperkenankan. Apalagi saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak.
"Bukan berarti malah menyatakan bahwa kekerasan dibolehkan dalam batasan tertentu. Pernyataan Mendikbud itu sangat berpengaruh, dan Kemdikbud bertugas menjalani undang-undang tanpa kompromi. Daripada disalahartikan, bisa jadi ada guru yang melakukan kekerasan karena merasa dilindungi oleh perkataan menteri," tandasnya.

read more

Istri Kapolri Kibarkan Merah Putih di Laut Raja Ampat

JAKARTA - Istri Kapolri yang merupakan Ketua Umum Bhayangkari, Tri Tito Karnavian mengibarkan bendera merah putih di Laut Saunek Raja Ampat, Papua Barat dalam rangka perayaan Kemerdekaan RI ke-71.
"Upacara pengibaran bendera di bawah laut dilaksanakan sebagai rasa cinta Bhayangkari kepada Indonesia yang kaya dengan keindahan alam di bawah laut Raja Ampat," kata Tri Tito Karnavian melalui keterangan tertulisnya di Jakarta Rabu (17/8/2016).
Selain istri Kapolri, acara perayaan Kemerdekaan RI tersebut dihadiri pengurus Bhayangkari lainnya antara lain istri Kapolda Gorontalo Dona Hengky, istri Kapolda Papua Barat Lily Royke Lumowa, istri Kapolda Papua Roma Waterpaw, istri kapolda Sulawesi Tengah Luly Sufahriadi dan istri Wakapolda Bangka Belitung Shinta Istiyono.
Tri menuturkan Indonesia memiliki berbagai keindahan sumber daya alam seperti Laut Raja Ampat yang terkenal di dunia dan menarik turis mancanegara.
Para pengurus Bhayangkari juga menggelar bakti sosial dengan menyumbangkan alat tulis dan buku bacaan untuk murid sekolah dasar (SD) di Kampung Yenbuba dan Arborek Raja Ampat.
Sebelum mengibarkan bendera di bawah laut, para peserta berlatih menyelam di setiap wilayah selama beberapa hari.
Bahkan para anggota Bhayangkari juga memeriksa kesehatan dan menjaga stamina dengan berolah raga, serta mengikuti aturan dari instruktur.
Tri berharap penyelenggaraan upacara kemerdekaan di bawah laut dapat menarik minat masyarakat khususnya kaum perempuan mengikuti olahraga selam.
Di samping itu kegiatan tersebut membantu promosi wisata laut dan budaya di Indonesia sehingga meningkatkan nasionalisme sebagai Warga Negara Indonesia, ujar istri jenderal bintang empat itu.

read more

HUT Kemerdekaan RI, Merah Putih Berkibar di Tanah Suci

MAKKAH - Jarak ribuan kilometer dari Tanah Air tak membuat para petugas haji lupa akan jati dirinya sebagai anak bangsa. Pagi ini di Tanah Suci, mereka menggelar upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-71 tahun.
Tepat pukul 08.00 Waktu Arab Saudi (WAS) seratusan lebih petugas haji lengkap dengan seragamnya berbaris rapi mengikuti gelaran upacara bendera.
Bertindak selaku inspektur upacara Kadaker Makkah Arsyad Hidayat, kemudian komandan upacara Mayor Jayadi, dan perwira upacara Letkol Abu Dzarin.
 
Setelah inspektur upacara memasuki lapangan, komandan upacara pun melapor. Tak berselang lama, pasukan pengibar bendera yang terdiri dari Suparno, Salman, Sijianto maju mendekat ke arah tiang bendera untuk mengibarkan sang saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Usai Merah Putih berkibar sempurna, inspektur upacara membacakan teks proklamasi dilanjutkan dengan pemberian amanat upacara.
Dalam amanatnya, inspektur upacara, mengingatkan bahwa kemerdekaan berhasil direbut berkat jasa para pahlawan. Di antara mereka adalah para hujjat, yang sekembalinya dari Tanah Suci menggelorakan semangat kemerdekaan.
 
Dia berharap spirit kemerdekaan senantiasa terpatri dalam diri para petugas haji, sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi para jamaah.
"Semoga semangat kerjasama bisa tercipta dalam memberikan pelayanan kepada jamaah," ujarnya di halaman kantor Kadaker Makkah, Jalan King Fahad, Syisyah, Makkah, Rabu (17/8/2016).
Upacara pun dilanjutkan dengan pembacaan UUD 1945 dan ditutup dengan doa yang dibacakan Prof Aswadi Syuhadak Nuruddin.
"Ya Allah ya Tuhan kami, kami seluruh bangsa Indonesia bersimpuh mensyukuri nikmat-MU, Engkau yg telah bebaskan bangsa kami dari penjajahan, perkenankankah kami peringati detik-detik kemerdekaan, untuk syukuri nikmat agung-MU, nikmat kemerdekaan. Jadikanlah detik-detik proklamasi sebagai momentum merekatkan persatuan, jauhkan kami dari perselisihan, dan permusuhan. Kuatkanlah ikatan kami agar saling menjaga kerukunan dan saling sokong kemajuan. Ya Allah Tuhan yang maha bijaksana, yang telak menganugerahi air dan alam yang kaya raya, ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami, para guru, dan para syuhada. Muliakanlah mereka di sisi-MU."

read more