Pusat Tunda DAU, Kabupaten Ini Siapkan APBD Perubahan
Anggaran untuk dana DAU 2016 kabupaten Agam ada sekitar Rp 828 miliar, ditunda Rp 89,95 miliar. Sisanya sekitar Rp 738,05 miliar.
"Sebelum keluar PMK ini kita kan kena juga DAK dan sudah kita sesuaikan anggarannya tadinya tidak masalah, tapi muncul lagi DAU ini sehingga bisa menimbulkan dampak," ujar Wakil Bupati Agam, Sumatera Barat Trinda Farhan, di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).
"Kita melakukan penyesuaian yang kedua. Kita sedang upayakan juga agar penundaan ini sifatnya nggak permanen karena kalau penundaan permanen pasti akan berpengaruh pada kegiatan rutin," imbuhnya.
Dampak dari penundaan DAU misalnya akan terkena imbas pada gaji untuk wali nagari (perangkat pemerintahan desa), gaji PNS, gaji DPRD, gaji PTT, BPJS, BPJS Tenaga Kerja, hingga operasional seperti pembayaran listrik, telepon.
"Sekarang APBD perubahan lagi di bahas untuk antisipasi itu, TAPBD saya untuk membongkar lagi otomatis karena dampaknya nanti ke sana (gaji pegawai dan lain-lain). Jelas bagi kita terhambat makanya kita sudah berupaya menyesuaikan saat DAK, ini akan sangat mengganggu karena ini di tengah jalan. Kalau di awal mudah," imbuh Trinda.
Pada awal tahun ia menyebut kabupatennya mendapat potongan 10 persen Dana Alokasi Khusus. Namun, ia tidak merinci berapa jumlah pemotongan tersebut, akan tetapi gara-gara pemotongan ini proyek pembangunan pelabuhan perikanan gagal dibangun tahun 2016.
"Kalau DAK sudah kita sesuaikan walaupun ada defisit yang pasti terkontrol. Kemarin ada beberapa proyek APBN yang tertunda diantaranya yang kita sesuaikan itu pembangunan pelabuhan perikanan," ujar Trinda.
Ia menyebut sebenarnya dari pemerintah pusat mendapat jatah untuk pembangunan pelabuhan perikanan sebesar Rp 20 miliar. Namun, ia mengaku dengan dana tersebut tidak cukup untuk membangun dengan fasilitas lengkap sehingga bila terus memaksakan pembangunan menjadi kurang manfaatnya ketika sudah jadi.
Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan perikanan ditunda hingga 2017 karena kebutuhan pembangunan mencapai Rp 80 miliar.
"Kalau dengan anggaran sekian itu yang diberikan Rp 20 miliar nilai manfaat programnya kurang itu disusunnya jaman Bupati Plt sehingga itu disesuaikan dengan RPJMD kita di tunda tahun depan, disamping ada penyesuaian besaran program," jelas Trinda
Karena ada pemotongan anggaran, kabupaten ini melakukan efisiensi di biaya perjalanan dinas, sosialisasi, dan biaya rutin perkantoran. Program prioritas saat ini misalnya adalah infrastruktur pertanian dan dalam 2-3 tahun akan membuat infrastruktur ke destinasi wisata.
0 komentar:
Posting Komentar