Menperin Minta Harga Gas Industri Turun, Ini Kata Dirut Pertamina

Jakarta -Menteri Perindustrian Airlangga Hartato berpendapat bahwa rata-rata harga gas untuk industri di dalam negeri saat ini, yakni US$ 8-10/MMbtu, sangat tidak ideal.

Sebagai pembanding, harga gas industri di Singapura sekitar US$ 4-5 per MMbtu, Malaysia US$ 4,47 per MMbtu, Filipina US$ 5,43 per MMbtu, dan Vietnam sekitar US$ 7,5 per MMbtu.

Menurut perhitungan Airlangga, idealnya harga gas untuk industri di Indonesia hanya US$ 5/MMbtu agar dapat bersaing dengan industri di negara-negara tetangga.

Bisakah rata-rata harga gas untuk industri di dalam negeri turun sekitar 50% menjadi US$ 5/MMbtu?

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto, berpendapat bahwa masih ada ruang untuk efisiensi, harga gas masih bisa turun.

"Potensi itu saya pikir untuk meningkatkan efisiensi masih ada," kata Dwi saat ditemui di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Menurut Dwi, salah satu penyebab mahalnya harga gas adalah rantai distribusi yang panjang dari sumber gas sampai ke industri. Ini harus diefisienkan.

"Tentu harus kita lihat antar sinergi yang ada, kemudian juga melakukan evaluasi terhadap jasa-jasa yang digunakan, panjang proses penyaluran antara upstream sampai kepada end user tentu harus dilakukan review," tutupnya.

Pusat Tunda DAU, Kabupaten Ini Siapkan APBD Perubahan

Jakarta -Pemerintah melakukan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berfungsi untuk membayar gaji pegawai dan biaya operasional. Wakil Bupati Agam, Sumatera Barat, Trinda Farhan Satria menyebut gaji pegawai hingga biaya operasional bisa terkena dampaknya.

Anggaran untuk dana DAU 2016 kabupaten Agam ada sekitar Rp 828 miliar, ditunda Rp 89,95 miliar. Sisanya sekitar Rp 738,05 miliar.

"Sebelum keluar PMK ini kita kan kena juga DAK dan sudah kita sesuaikan anggarannya tadinya tidak masalah, tapi muncul lagi DAU ini sehingga bisa menimbulkan dampak," ujar Wakil Bupati Agam, Sumatera Barat Trinda Farhan, di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).

"Kita melakukan penyesuaian yang kedua. Kita sedang upayakan juga agar penundaan ini sifatnya nggak permanen karena kalau penundaan permanen pasti akan berpengaruh pada kegiatan rutin," imbuhnya.

Dampak dari penundaan DAU misalnya akan terkena imbas pada gaji untuk wali nagari (perangkat pemerintahan desa), gaji PNS, gaji DPRD, gaji PTT, BPJS, BPJS Tenaga Kerja, hingga operasional seperti pembayaran listrik, telepon.

"Sekarang APBD perubahan lagi di bahas untuk antisipasi itu, TAPBD saya untuk membongkar lagi otomatis karena dampaknya nanti ke sana (gaji pegawai dan lain-lain). Jelas bagi kita terhambat makanya kita sudah berupaya menyesuaikan saat DAK, ini akan sangat mengganggu karena ini di tengah jalan. Kalau di awal mudah," imbuh Trinda.

Pada awal tahun ia menyebut kabupatennya mendapat potongan 10 persen Dana Alokasi Khusus. Namun, ia tidak merinci berapa jumlah pemotongan tersebut, akan tetapi gara-gara pemotongan ini proyek pembangunan pelabuhan perikanan gagal dibangun tahun 2016.

"Kalau DAK sudah kita sesuaikan walaupun ada defisit yang pasti terkontrol. Kemarin ada beberapa proyek APBN yang tertunda diantaranya yang kita sesuaikan itu pembangunan pelabuhan perikanan," ujar Trinda.

Ia menyebut sebenarnya dari pemerintah pusat mendapat jatah untuk pembangunan pelabuhan perikanan sebesar Rp 20 miliar. Namun, ia mengaku dengan dana tersebut tidak cukup untuk membangun dengan fasilitas lengkap sehingga bila terus memaksakan pembangunan menjadi kurang manfaatnya ketika sudah jadi.

Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan perikanan ditunda hingga 2017 karena kebutuhan pembangunan mencapai Rp 80 miliar.

"Kalau dengan anggaran sekian itu yang diberikan Rp 20 miliar nilai manfaat programnya kurang itu disusunnya jaman Bupati Plt sehingga itu disesuaikan dengan RPJMD kita di tunda tahun depan, disamping ada penyesuaian besaran program," jelas Trinda

Karena ada pemotongan anggaran, kabupaten ini melakukan efisiensi di biaya perjalanan dinas, sosialisasi, dan biaya rutin perkantoran. Program prioritas saat ini misalnya adalah infrastruktur pertanian dan dalam 2-3 tahun akan membuat infrastruktur ke destinasi wisata.

Menagih tugas parpol meningkatkan kualitas anggota DPR

Merdeka.com - Tak hanya anggota DPR yang berlatar belakang artis yang tengah menjadi sorotan. Rendahnya kualitas para anggota dewan berimbas pada produk legislasi yang dihasilkan. Ketua DPR Ade Komarudin pun mewacanakan Sekolah Parlemen untuk para anggota legislasi dari DPR hingga DPRD kabupaten/kota. Ide ini dinilai ideal namun tugas meningkatkan kualitas kader seharusnya menjadi tanggung jawab partai politik.
Menurut Peneliti Forum Masyakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus, gagasan membentuk sekolah parlemen adalah sebuah ide yang tergesa-gesa. Selain belum tersedianya infrastuktur pendukung, sekolah parlemen bisa saja menjadi proyek baru menggantikan proyek gagal seperti perpustakaan DPR.
"Ini ide yang sangat ideal karena ada kebutuhan yang mendesak karena kerja DPR itu gak sekedar ecek-ecek. Di sana kan UU dibuat, kalau orang yang membuatnya tidak berkualitas maka seperti ini hasilnya, banyak yang digugat ke MK," kata Lucius ketika berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Senin (28/8) lalu.
Namun, sesuai UU Partai Politik, kata Lucius, peningkatan kualitas anggota legislatif sebenarnya menjadi tugas partai politik. Di sana tercantum tugas parpol untuk pengkaderan dan pendidikan politik. Sayangnya, kata dia, tugas itu belum dilakukan secara benar oleh partai politik sebab dalam beberapa kasus, parpol tampil sebagai pembela anggotanya yang dinilai bermasalah oleh masyarakat.
Pendapat ini diamini oleh anggota Komisi II DPR H Tamuri. Tugas anggota DPR sekarang ini adalah menyelesaikan seluruh program yang ada, bukan untuk bersekolah. "Di sini orang datang kerja. Tugas peningkatan kualitas itu ranah parpol, bukan parlemen," ujarnya.
Kualitas DPR periode 2014-2019 dalam catatan Formappi paling buruk. Hal itu terlihat dari berbagi aspek seperti utang legislasi yang menumpuk, sitem kerja yang kacau, dan memudarnya komitmen.
Utang legislasi
Dari tiga kali masa sidang untuk prolegnas prioritas 2015-2019, DPR baru menghasilkan 10 undang-undang. Tahun 2015, dari target 40 RUU proritas hanya tiga yang berhasil disahkan oleh DPR.
Tiga undang-undang yang sudah dihasilkan DPR masing-masing adalah Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Undang-undang Pemerintahan Daerah.
Sementara itu, untuk prolegnas proritas 2016, dari 50 RUU, hanya 7 UU yang dihasilkan yakni 5 undang-undang dan dua undang-undang kumulatif terbuka.
Undang-undang itu adalah Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Keuangan, serta Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang baru disahkan pada 28 Juni 2016 lalu.
Adapun undang-undang kumulatif terbuka terdiri atas RUU pengesahan kerja sama antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Jerman mengenai kerja sama di bidang pertahanan dan RUU tentang pengesahan persetujuan pemerintah RI dan pemerintah Cina tentang aktivitas di bidang pertahanan.
"Ada prioritas tapi hasilnya jauh panggang dari api," kritik Lucius.
Sistem kerja yang kacau
Selain mandul di legislasi, Lucius menilai kinerja buruk DPR juga disebabkan oleh kurangnya perencanaan. DPR kerap terlarut pada hal yang bukan ranahnya dan meninggalkan tugas dan fungsi pokok yang menjadi prioritas.
Dia mencontohkan, pada fungsi anggaran, DPR kerap lalai bahkan ikut bermain di dalamnya. Sementara di fungsi pengawasan, DPR mengabaikan temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang seharusnya dibuat Pansus DPR. Mereka, kata dia malah angkat yang bukan ranah mereka, seperti dalam kasus RS Sumber Waras.
"Tidak fokus. Isu apa yang muncul, ditanggapi berlarut sehingga tidak jelas apa yang menjadi prioritas," tukas dia.
Selain tiga tupoksi di atas, sistem pendukung seperti staf dan tenaga ahli DPR juga tidak diperhatikan secara serius. Perekrutan kerap diambil secara asal-asalan dan tidak mendukung kinerja anggota DPR. Seharusnya, menurut dia, gagasan pembenahan kinerja juga dialamatkan kepada sistem pendukung ini.
Memudarnya komitmen
Menurut Lucius, kinerja buruk bukan disebabkan oleh latar pendidikan yang rendah dari anggota dewan. Tingkat absensi yang tinggi dalam masa sidang paripurna atau sidang di komisi-komisi menunjuk pada pudarnya komitmen wakil rakyat itu dari hari ke hari.
Selama periode masa sidang paripurna III DPR, 11 Januari-18 Maret 2016 misalnya, tingkat kehadiran atau absensi anggota DPR hanya 53 persen. Rata-rata hanya 299 dari 559 anggota saja anggota dewan yang menghadiri sidang paripurna.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Sekretariat DPR, Fraksi PDIP ada di puncak absensi ketidakhadiran (42 persen) atau rata-rata hanya 46 dari 109 anggota yang hadir selama masa sidang paripurna III.
Anggota DPR dari Fraksi Nasional Demokrat tercatat paling rajin mengikuti sidang paripurna. Tercatat, tingkat kehadiran anggota DPR dari Fraksi Nasdem mencapai 63 persen atau 23 dari 36 anggota hadir. Disusul posisi selanjutnya Gerindra dan PKS.

Pengembangan riset vaksin dinilai jadi keharusan

Merdeka.com - Pengembangan riset vaksin dinilai menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan di Indonesia. Hal itu ditegaskan Dirjen Penguatan dan Pengembangan Kementerian Riset Dikti Muhammad Dimiyati.
"Pengembangan riset vaksin adalah suatu keharusan. Kalau tidak kita akan semakin menjadi permainan negara-negara besar. Untuk itu keberadaan Forum Riset Life Science Nasional yang salah satunya menghasilkan berbagai vaksin ini menjadi sesuatu yang harus didukung pemerintah dan seluruh stake holder," ujar Dimiyati di Jakarta Selatan, Kamis (25/8).
Kemudian Dimiyati juga menambahkan, pemerintah akan mengupayakan dukungan dengan berbagai regulasi serta memfasilitasi melalui pendanaan.
"Dalam mendukung perjalanan riset life science nasional, pemerintah mengupayakan berbagai regulasi agar forum ini berjalan sebaik-baiknya dan bisa mensinergikan untuk menghasilkan vaksin yang relatif lebih cepat dan lebih baik," sebutnya.
"Selain regulasi, tentu kita juga memfasilitasi berbagai upaya risetnya melalui dukungan-dukungan pendanaan dengan berbagai skema yang kita miliki," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT (Persero) Bio Farma Iskandar menjamin, nantinya hasil dari pengembangan vaksin ini memiliki keunggulan karena sesuai dengan standard yang ditetapkan World Health Organization (WHO). Selain itu juga mengenai harga, Bio Farma menjamin vaksin ini nantinya terjangkau oleh masyarakat.
"Kita jamin ini murah. Kalau dari sisi unggul, kita minimum mengikuti standard WHO. Minimum itu yang harus kita kejar. Kalau tidak standard seperti itu, jangan harap kita bisa jual," kata Iskandar.
Sementara itu, terkait vaksin palsu yang belum lama melanda masyarakat Indonesia, Siswanto, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, mengatakan kalau pemerintah sudah melakukan langkah nyata.
"Sekarang pemerintah sudah melakukan tindakan dan langkah-langkah nyata dengan memperkuat sistem distribusi," ujar Siswanto.

Update: Korban Gempa Italia Tembus 38 Orang

NORCIA – Korban tewas akibat guncangan gempa yang terjadi di Italia dilaporkan terus bertambah. Informasi terbaru menyebutkan 38 orang tewas akibat gempa berkekuatan 6.2 skala richter (SR). Data itu disampaikan oleh juru bicara departemen perlindungan masyarakat sipil Italia,  Immacolata Postiglione.

Gempa yang terjadi pada pukul 03:36 waktu setempat juga membuat rumah penduduk menjadi retak dan hancur. Menurut Postiglione, proses evakuasi korban gempa menjadi lebih sulit karena lokasi gempa berada di daerah pegunungan. Demikian laporan yang dilansir dari  Reuters, Rabu (24/8/2016).

Sebelum ini, saat berbicara kepada para wartawan, Postiglione mengatakan 27 orang meninggal di Kota Accumoli dan Amatrice. Sementara 10 orang lainnya di daerah Arquata. Kemudian pada konferensi pers baru-baru ini, dia menaikkan jumlah korban hingga mencapai 38 orang, dengan tanpa memberikan rincian lebih lanjut. 

Turki Sebar 6.000 Mata-Mata, Jerman Ketar-ketir

Selasa, 23 Agustus 2016 - 17:56 wib
ANKARA -  Saat ini ada 6.000 mata-mata Turki di Jerman. Mereka mengawasi gerak-gerik setiap warga Turki di Negeri Panser tersebut. Meski demikian, pemerintah Jerman tetap ketar-ketir.
Hal ini diungkap seorang politisi Jerman yang enggan disebutkan namanya.

Ia menyebutkan, intelijen Turki yang dikenal sebagai MIT memiliki lebih dari 800 agen yang menjalankan 6.000 mata-mata di Jerman. Menurut politisi tersebut, seperti diwartakan surat kabar Jerman, Die Welt,satu intel akan mengawasi 500 warga Turki di Jerman.  

Bahkan, jumlah mata-mata Turki ini disebut melebihi agen Stasi, yaitu polisi rahasia yang sangat legendaris di Jerman Timur. Kepala Kebijakan Perdamaian Institut Riset Jerman, Erich Schnidt-Eenboom mengaku khawatir dengan keadaan ini.

"Ini bukan lagi tentang pengumpulan informasi intelijen, tetapi lebih pada penindasan yang dilakukan oleh badan intelijen (MIT). Bahkan, Stasi saja tidak memiliki agen sebanyak MIT,” ujar Eenboom, sebagaimana dilansir Daily Caller, Selasa (23/8/2016).   

Penyebaran agen MIT di Jerman dimaksudkan untuk menekan warga Turki yang memiliki informasi atau koneksi penting. Saat ini diperkirakan terdapat sekira tiga juta warga Turki menetap di Jerman.
Anggota Parlemen Green Party (MP), Hans-Christian Strobele bahkan menyebut jumlah agen mata-mata MIT di Jerman sungguh tidak dapat dipercaya. Strobele menyebut agen rahasia Turki ini benar-benar tidak dapat dideteksi. Terlebih lagi, mereka tidak menerima uang dari Pemerintah Turki atas pekerjaannya.

“Saya ingin mendapatkan jawaban dari pemerintah Jerman. Jika MIT benar-benar aktif di Jerman dengan agenda sendiri, menjalankan 6.000 informan dan menempatkan tekanan pada orang-orang Turki, maka ini adalah tindakan melawan hukum," pungkas Strobele.

IPA

Transpirasi
Kami di suruh membawa alat dan bahan untuk peraktek minggu depan.

Alat dan bahanya seperti di bawah ini:

a.) pot dengan tanama miana,kaladium. Dan kaktus

b.) tali rafia

c.) kantong plastik

d.) pencatat waktu

e.) vaselin/minyak kelapa

IPS

Mobilitas Sosial
- Perpindahan
- Pergeseran
- Perubahan
- Peningkatan
- Penurunan


1.) Bentuk-bentuk Mobilitas
a.) Horizontal: Mendatar
b.) Vertikal: Meningkat / Partikel atas bawah
c.) Introgenerasi: Tidak terlalu meningkat/ sedikit
d.) Antragenerasi: Meningkat


2.) Cara untuk melakukan mobilitas
a.) Perubahan standar hidup
b.) Perkawinan
c.) Perubahan tempat tinggal
d.) Perubahan tingkah laku
e.) Perubahan nama
3.) Faktor-faktor penghambat mobilitas
a.) Perbedaan kelas rasial
b.) Agama
c.) Diskriminasi kelas
d.) Kemiskinan
e.) Perbedaan jenis kelamin


Agama hindu
1.) Brahmana
2.) Ksatria
3.) Wansia
4.) Sudra
5.) paria