Presiden Jokowi ubah gambar pahlawan nasional di uang kertas & logam

, by Unknown


Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama Pada Bagian Depan Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jokowi pun menunjuk 12 pahlawan nasional yang akan dicantumkan dalam uang kertas dan uang logam yang beredar di Tanah Air.
"Sesuai dengan gambar dan nama termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini," ujar Jokowi dalam Keppres tersebut seperti dilansir Setkab, Rabu (14/9).
Menurut Keppres tersebut, penggunaan gambar dan nama Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud telah mendapat persetujuan dari ahli waris masing-masing pahlawan nasional.
"Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tegasnya.
Dalam Keppres tersebut telah ditetapkan, bahwa:
a. Gambar Pahlawan Nasional Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr (HC) Drs. Mohammad Hatta sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 100.000.
b. Gambar Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 50.000.
c. Gambar Pahlawan Nasional Dr. G.S.S.J. Ratulangi sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 20.000.
d. Gambar Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 10.000.
e. Gambar Pahlawan Nasional Dr. K.H. Idham Chalid sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 5.000.
f. Gambar Pahlawan Nasional Mohammad Hoesni Thamrin sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 2.000.
g. Gambar Pahlawan Nasional Tjut Meutiah sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 1.000.
h. Gambar Pahlawan Nasional Mr. I Gusti Ketut Pudja sebagai gambar pada bagian depan Rupiah logam NKRI dengan pecahan Rp 1.000.
i. Gambar Pahlawan Nasional Letnan Jenderal TNI (Purn) Tahi Bonar Simatupang sebagai gambar pada bagian depan Rupiah logam NKRI dengan pecahan Rp 500.
j. Gambar Pahlawan Nasional Dr. Tjiptomangunkusumo sebagai gambar pada bagian depan Rupiah logam NKRI dengan pecahan Rp 200.
k. Gambar Pahlawan Nasional Prof.Dr.Ir. Herman Johanes sebagai gambar pada bagian depan Rupiah logam NKRI dengan pecahan Rp 100.
read more

Ada Katering Sediakan Makanan Tak Layak di Makkah, Langsung Ditegur Keras

, by Unknown

Makkah - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bidang pengawas katering menegur keras salah satu perusahaan katering di Makkah, Arab Saudi. Mereka kedapatan memberikan makanan tak layak konsumsi untuk jemaah haji.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Sri Ilham Lubis menerangkan, peristiwa ini terjadi pada Selasa (30/8) lalu di salah satu pemondokan di sektor 4, Makkah. Kala itu, tim pengawas menemukan ada makanan yang tak layak konsumsi. Hari itu juga, teguran disampaikan.

"Sudah kita lakukan kirim surat teguran dan dia harus menggantikan makanan yang tidak layak itu pada saat itu juga," kata Sri di sela-sela peninjauan dapur katering, Rabu (31/8/2016).

Bila katering tersebut melakukan pelanggaran dua kali, maka selain mengganti makanan yang tidak layak, mereka juga harus membayar 50 persen dari makanan yang tidak layak tadi. "Misalnya ada 200 yang tidak layak, maka dia harus membayar 100 porsi," imbuhnya.

Saat pelanggaran sudah terjadi tiga kali, maka sanksinya adalah pemutusan kontrak. Hal ini sudah sesuai dengan tahapan pemberian sanksi yang tercantum dan disepakati kedua belah pihak di kontrak.

"Pengwasan kita perketat jangan sampai makanan dikonsumsi jemaah dalam kondisi tidak layak. Kalau sudah sampai kita setop, jemaah tidak boleh mengkonsumsi makanan itu. Kita ganti dengan yang layak," tegasnya.

Tim pengawas memang menyiapkan personel di setiap pemondokan untuk memantau makanan yang masuk. Selain itu, ada juga tim sanitasi surveilans yang memastikan apakah makanan tersebut sehat atau tidak.

Bila nanti ada perusahaan yang diputus kontrak, maka tanggung jawab pemberian makanan akan diserahkan pada katering. Jumlahnya akan didistribusikan merata sesuai rangking dan kemampuan produksi katering.

"Sekarang kita memberikan penilaian kinerja terhadap semua perusahaan katering. Mana yang terbaik kita berikan ranking. Lalu kita sampaikan pada mereka untuk saling berkompetisi melakukan perbaikan-perbaikan," paparnya.
read more

Ini Cara Memastikan Sertifikat Rumah dan Tanah Asli

, by Unknown

Jakarta -Membeli properti dengan harga murah memang menjadi idaman setiap orang, hanya saja hal itu kerap berisiko. Salah satu masalah yang mungkin bisa menimpa Anda ketika membeli tanah/rumah dengan harga murah adalah sertifikat palsu.

Meski kasus seperti ini tidak banyak terjadi, namun tentu sangat merugikan konsumen. Apalagi untuk orang yang belum memiliki pengalaman soal jual-beli properti. Untuk itu, ada 3 hal dasar yang bisa Anda lakukan untuk memastikan bahwa sertifikat yang Anda miliki adalah asli, di antaranya:

1. Cek ke Kantor BPN
Cara paling aman mengetahui keaslian sertifikat adalah dengan mendatangi kantor yang mengedarkan surat tersebut, yakni BPN (Badan Pertanahan Nasional) di setiap kota yang bersangkutan. Hal tersebut sudah tertuang pada Pasal 34 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa setiap orang yang berkepentingan memiliki hak untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah.

Untuk melakukannya, pemohon hanya tinggal mendatangi kantor BPN dengan membawa beberapa dokumen, antara lain: sertifikat asli hak atas tanah, fotokopi identitas diri pemohon, surat permohonan, serta identitas pemohon dan surat kuasa jika permohonan dikuasakan kepada orang lain.

2. Cek ke Kantor PPAT
Jika tidak sempat mendatangi kantor BPN karena cukup sibuk, maka pemohon bisa meminta bantuan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di lokasi di mana properti Anda berada. Di masing-masing daerah, umumnya petugas PPAT yang ditunjuk pemerintah adalah Camat di kantor Kecamatan setempat. Sementara langkahnya, petugas PPAT akan melakukan hal yang sama, yakni ke kantor BPN dengan dokumen yang juga sama.

3. Waktu dan Biaya
Mengingat ada beberapa hal yang harus dipastikan oleh BPN, maka pengecekan keaslian sertifikat akan memakan waktu beberapa hari dengan biaya puluhan hingga ratusan ribu rupiah, tergantung dari kebijakan masing-masing kantor di wilayah yang bersangkutan.
read more

Menperin Minta Harga Gas Industri Turun, Ini Kata Dirut Pertamina

, by Unknown

Jakarta -Menteri Perindustrian Airlangga Hartato berpendapat bahwa rata-rata harga gas untuk industri di dalam negeri saat ini, yakni US$ 8-10/MMbtu, sangat tidak ideal.

Sebagai pembanding, harga gas industri di Singapura sekitar US$ 4-5 per MMbtu, Malaysia US$ 4,47 per MMbtu, Filipina US$ 5,43 per MMbtu, dan Vietnam sekitar US$ 7,5 per MMbtu.

Menurut perhitungan Airlangga, idealnya harga gas untuk industri di Indonesia hanya US$ 5/MMbtu agar dapat bersaing dengan industri di negara-negara tetangga.

Bisakah rata-rata harga gas untuk industri di dalam negeri turun sekitar 50% menjadi US$ 5/MMbtu?

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto, berpendapat bahwa masih ada ruang untuk efisiensi, harga gas masih bisa turun.

"Potensi itu saya pikir untuk meningkatkan efisiensi masih ada," kata Dwi saat ditemui di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Menurut Dwi, salah satu penyebab mahalnya harga gas adalah rantai distribusi yang panjang dari sumber gas sampai ke industri. Ini harus diefisienkan.

"Tentu harus kita lihat antar sinergi yang ada, kemudian juga melakukan evaluasi terhadap jasa-jasa yang digunakan, panjang proses penyaluran antara upstream sampai kepada end user tentu harus dilakukan review," tutupnya.
read more

Pusat Tunda DAU, Kabupaten Ini Siapkan APBD Perubahan

, by Unknown


Jakarta -Pemerintah melakukan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berfungsi untuk membayar gaji pegawai dan biaya operasional. Wakil Bupati Agam, Sumatera Barat, Trinda Farhan Satria menyebut gaji pegawai hingga biaya operasional bisa terkena dampaknya.

Anggaran untuk dana DAU 2016 kabupaten Agam ada sekitar Rp 828 miliar, ditunda Rp 89,95 miliar. Sisanya sekitar Rp 738,05 miliar.

"Sebelum keluar PMK ini kita kan kena juga DAK dan sudah kita sesuaikan anggarannya tadinya tidak masalah, tapi muncul lagi DAU ini sehingga bisa menimbulkan dampak," ujar Wakil Bupati Agam, Sumatera Barat Trinda Farhan, di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).

"Kita melakukan penyesuaian yang kedua. Kita sedang upayakan juga agar penundaan ini sifatnya nggak permanen karena kalau penundaan permanen pasti akan berpengaruh pada kegiatan rutin," imbuhnya.

Dampak dari penundaan DAU misalnya akan terkena imbas pada gaji untuk wali nagari (perangkat pemerintahan desa), gaji PNS, gaji DPRD, gaji PTT, BPJS, BPJS Tenaga Kerja, hingga operasional seperti pembayaran listrik, telepon.

"Sekarang APBD perubahan lagi di bahas untuk antisipasi itu, TAPBD saya untuk membongkar lagi otomatis karena dampaknya nanti ke sana (gaji pegawai dan lain-lain). Jelas bagi kita terhambat makanya kita sudah berupaya menyesuaikan saat DAK, ini akan sangat mengganggu karena ini di tengah jalan. Kalau di awal mudah," imbuh Trinda.

Pada awal tahun ia menyebut kabupatennya mendapat potongan 10 persen Dana Alokasi Khusus. Namun, ia tidak merinci berapa jumlah pemotongan tersebut, akan tetapi gara-gara pemotongan ini proyek pembangunan pelabuhan perikanan gagal dibangun tahun 2016.

"Kalau DAK sudah kita sesuaikan walaupun ada defisit yang pasti terkontrol. Kemarin ada beberapa proyek APBN yang tertunda diantaranya yang kita sesuaikan itu pembangunan pelabuhan perikanan," ujar Trinda.

Ia menyebut sebenarnya dari pemerintah pusat mendapat jatah untuk pembangunan pelabuhan perikanan sebesar Rp 20 miliar. Namun, ia mengaku dengan dana tersebut tidak cukup untuk membangun dengan fasilitas lengkap sehingga bila terus memaksakan pembangunan menjadi kurang manfaatnya ketika sudah jadi.

Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan perikanan ditunda hingga 2017 karena kebutuhan pembangunan mencapai Rp 80 miliar.

"Kalau dengan anggaran sekian itu yang diberikan Rp 20 miliar nilai manfaat programnya kurang itu disusunnya jaman Bupati Plt sehingga itu disesuaikan dengan RPJMD kita di tunda tahun depan, disamping ada penyesuaian besaran program," jelas Trinda

Karena ada pemotongan anggaran, kabupaten ini melakukan efisiensi di biaya perjalanan dinas, sosialisasi, dan biaya rutin perkantoran. Program prioritas saat ini misalnya adalah infrastruktur pertanian dan dalam 2-3 tahun akan membuat infrastruktur ke destinasi wisata.
read more

Menagih tugas parpol meningkatkan kualitas anggota DPR

, by Unknown

Merdeka.com - Tak hanya anggota DPR yang berlatar belakang artis yang tengah menjadi sorotan. Rendahnya kualitas para anggota dewan berimbas pada produk legislasi yang dihasilkan. Ketua DPR Ade Komarudin pun mewacanakan Sekolah Parlemen untuk para anggota legislasi dari DPR hingga DPRD kabupaten/kota. Ide ini dinilai ideal namun tugas meningkatkan kualitas kader seharusnya menjadi tanggung jawab partai politik.
Menurut Peneliti Forum Masyakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus, gagasan membentuk sekolah parlemen adalah sebuah ide yang tergesa-gesa. Selain belum tersedianya infrastuktur pendukung, sekolah parlemen bisa saja menjadi proyek baru menggantikan proyek gagal seperti perpustakaan DPR.

"Ini ide yang sangat ideal karena ada kebutuhan yang mendesak karena kerja DPR itu gak sekedar ecek-ecek. Di sana kan UU dibuat, kalau orang yang membuatnya tidak berkualitas maka seperti ini hasilnya, banyak yang digugat ke MK," kata Lucius ketika berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Senin (28/8) lalu.

Namun, sesuai UU Partai Politik, kata Lucius, peningkatan kualitas anggota legislatif sebenarnya menjadi tugas partai politik. Di sana tercantum tugas parpol untuk pengkaderan dan pendidikan politik. Sayangnya, kata dia, tugas itu belum dilakukan secara benar oleh partai politik sebab dalam beberapa kasus, parpol tampil sebagai pembela anggotanya yang dinilai bermasalah oleh masyarakat.

Pendapat ini diamini oleh anggota Komisi II DPR H Tamuri. Tugas anggota DPR sekarang ini adalah menyelesaikan seluruh program yang ada, bukan untuk bersekolah. "Di sini orang datang kerja. Tugas peningkatan kualitas itu ranah parpol, bukan parlemen," ujarnya.

Kualitas DPR periode 2014-2019 dalam catatan Formappi paling buruk. Hal itu terlihat dari berbagi aspek seperti utang legislasi yang menumpuk, sitem kerja yang kacau, dan memudarnya komitmen.

Utang legislasi
Dari tiga kali masa sidang untuk prolegnas prioritas 2015-2019, DPR baru menghasilkan 10 undang-undang. Tahun 2015, dari target 40 RUU proritas hanya tiga yang berhasil disahkan oleh DPR.

Tiga undang-undang yang sudah dihasilkan DPR masing-masing adalah Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Undang-undang Pemerintahan Daerah.

Sementara itu, untuk prolegnas proritas 2016, dari 50 RUU, hanya 7 UU yang dihasilkan yakni 5 undang-undang dan dua undang-undang kumulatif terbuka.

Undang-undang itu adalah Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Keuangan, serta Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang baru disahkan pada 28 Juni 2016 lalu.

Adapun undang-undang kumulatif terbuka terdiri atas RUU pengesahan kerja sama antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Jerman mengenai kerja sama di bidang pertahanan dan RUU tentang pengesahan persetujuan pemerintah RI dan pemerintah Cina tentang aktivitas di bidang pertahanan.

"Ada prioritas tapi hasilnya jauh panggang dari api," kritik Lucius.

Sistem kerja yang kacau
Selain mandul di legislasi, Lucius menilai kinerja buruk DPR juga disebabkan oleh kurangnya perencanaan. DPR kerap terlarut pada hal yang bukan ranahnya dan meninggalkan tugas dan fungsi pokok yang menjadi prioritas.

Dia mencontohkan, pada fungsi anggaran, DPR kerap lalai bahkan ikut bermain di dalamnya. Sementara di fungsi pengawasan, DPR mengabaikan temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang seharusnya dibuat Pansus DPR. Mereka, kata dia malah angkat yang bukan ranah mereka, seperti dalam kasus RS Sumber Waras.

"Tidak fokus. Isu apa yang muncul, ditanggapi berlarut sehingga tidak jelas apa yang menjadi prioritas," tukas dia.

Selain tiga tupoksi di atas, sistem pendukung seperti staf dan tenaga ahli DPR juga tidak diperhatikan secara serius. Perekrutan kerap diambil secara asal-asalan dan tidak mendukung kinerja anggota DPR. Seharusnya, menurut dia, gagasan pembenahan kinerja juga dialamatkan kepada sistem pendukung ini.

Memudarnya komitmen
Menurut Lucius, kinerja buruk bukan disebabkan oleh latar pendidikan yang rendah dari anggota dewan. Tingkat absensi yang tinggi dalam masa sidang paripurna atau sidang di komisi-komisi menunjuk pada pudarnya komitmen wakil rakyat itu dari hari ke hari.

Selama periode masa sidang paripurna III DPR, 11 Januari-18 Maret 2016 misalnya, tingkat kehadiran atau absensi anggota DPR hanya 53 persen. Rata-rata hanya 299 dari 559 anggota saja anggota dewan yang menghadiri sidang paripurna.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Sekretariat DPR, Fraksi PDIP ada di puncak absensi ketidakhadiran (42 persen) atau rata-rata hanya 46 dari 109 anggota yang hadir selama masa sidang paripurna III.

Anggota DPR dari Fraksi Nasional Demokrat tercatat paling rajin mengikuti sidang paripurna. Tercatat, tingkat kehadiran anggota DPR dari Fraksi Nasdem mencapai 63 persen atau 23 dari 36 anggota hadir. Disusul posisi selanjutnya Gerindra dan PKS.

read more

Pengembangan riset vaksin dinilai jadi keharusan

, by Unknown


Merdeka.com - Pengembangan riset vaksin dinilai menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan di Indonesia. Hal itu ditegaskan Dirjen Penguatan dan Pengembangan Kementerian Riset Dikti Muhammad Dimiyati.
"Pengembangan riset vaksin adalah suatu keharusan. Kalau tidak kita akan semakin menjadi permainan negara-negara besar. Untuk itu keberadaan Forum Riset Life Science Nasional yang salah satunya menghasilkan berbagai vaksin ini menjadi sesuatu yang harus didukung pemerintah dan seluruh stake holder," ujar Dimiyati di Jakarta Selatan, Kamis (25/8).
Kemudian Dimiyati juga menambahkan, pemerintah akan mengupayakan dukungan dengan berbagai regulasi serta memfasilitasi melalui pendanaan.
"Dalam mendukung perjalanan riset life science nasional, pemerintah mengupayakan berbagai regulasi agar forum ini berjalan sebaik-baiknya dan bisa mensinergikan untuk menghasilkan vaksin yang relatif lebih cepat dan lebih baik," sebutnya.
"Selain regulasi, tentu kita juga memfasilitasi berbagai upaya risetnya melalui dukungan-dukungan pendanaan dengan berbagai skema yang kita miliki," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT (Persero) Bio Farma Iskandar menjamin, nantinya hasil dari pengembangan vaksin ini memiliki keunggulan karena sesuai dengan standard yang ditetapkan World Health Organization (WHO). Selain itu juga mengenai harga, Bio Farma menjamin vaksin ini nantinya terjangkau oleh masyarakat.
"Kita jamin ini murah. Kalau dari sisi unggul, kita minimum mengikuti standard WHO. Minimum itu yang harus kita kejar. Kalau tidak standard seperti itu, jangan harap kita bisa jual," kata Iskandar.
Sementara itu, terkait vaksin palsu yang belum lama melanda masyarakat Indonesia, Siswanto, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, mengatakan kalau pemerintah sudah melakukan langkah nyata.
"Sekarang pemerintah sudah melakukan tindakan dan langkah-langkah nyata dengan memperkuat sistem distribusi," ujar Siswanto.

read more

Update: Korban Gempa Italia Tembus 38 Orang

, by Unknown

NORCIA – Korban tewas akibat guncangan gempa yang terjadi di Italia dilaporkan terus bertambah. Informasi terbaru menyebutkan 38 orang tewas akibat gempa berkekuatan 6.2 skala richter (SR). Data itu disampaikan oleh juru bicara departemen perlindungan masyarakat sipil Italia,  Immacolata Postiglione.

Gempa yang terjadi pada pukul 03:36 waktu setempat juga membuat rumah penduduk menjadi retak dan hancur. Menurut Postiglione, proses evakuasi korban gempa menjadi lebih sulit karena lokasi gempa berada di daerah pegunungan. Demikian laporan yang dilansir dari  Reuters, Rabu (24/8/2016).

Sebelum ini, saat berbicara kepada para wartawan, Postiglione mengatakan 27 orang meninggal di Kota Accumoli dan Amatrice. Sementara 10 orang lainnya di daerah Arquata. Kemudian pada konferensi pers baru-baru ini, dia menaikkan jumlah korban hingga mencapai 38 orang, dengan tanpa memberikan rincian lebih lanjut. 
read more