,
by
Unknown
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo
(Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) nomor 31
Tahun 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar
Utama Pada Bagian Depan Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Jokowi pun menunjuk 12 pahlawan nasional yang akan
dicantumkan dalam uang kertas dan uang logam yang beredar di Tanah Air.
"Sesuai dengan gambar dan nama termuat dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini," ujar Jokowi dalam
Keppres tersebut seperti dilansir Setkab, Rabu (14/9).
Menurut Keppres tersebut, penggunaan gambar dan nama Pahlawan
Nasional sebagaimana dimaksud telah mendapat persetujuan dari ahli waris
masing-masing pahlawan nasional.
"Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tegasnya.
Dalam Keppres tersebut telah ditetapkan, bahwa:
a. Gambar Pahlawan Nasional Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr (HC) Drs.
Mohammad Hatta sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas NKRI
dengan pecahan Rp 100.000.
b. Gambar Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja sebagai
gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 50.000.
c. Gambar Pahlawan Nasional Dr. G.S.S.J. Ratulangi sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 20.000.
d. Gambar Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 10.000.
e. Gambar Pahlawan Nasional Dr. K.H. Idham Chalid sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 5.000.
f. Gambar Pahlawan Nasional Mohammad Hoesni Thamrin sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 2.000.
g. Gambar Pahlawan Nasional Tjut Meutiah sebagai gambar pada bagian depan Rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp 1.000.
h. Gambar Pahlawan Nasional Mr. I Gusti Ketut Pudja sebagai gambar pada bagian depan Rupiah logam NKRI dengan pecahan Rp 1.000.
i. Gambar Pahlawan Nasional Letnan Jenderal TNI (Purn) Tahi Bonar
Simatupang sebagai gambar pada bagian depan Rupiah logam NKRI dengan
pecahan Rp 500.
j. Gambar Pahlawan Nasional Dr. Tjiptomangunkusumo sebagai gambar pada bagian depan Rupiah logam NKRI dengan pecahan Rp 200.
k. Gambar Pahlawan Nasional Prof.Dr.Ir. Herman Johanes sebagai gambar pada bagian depan Rupiah logam NKRI dengan pecahan Rp 100.
read more
,
by
Unknown
Makkah - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi
bidang pengawas katering menegur keras salah satu perusahaan katering di
Makkah, Arab Saudi. Mereka kedapatan memberikan makanan tak layak
konsumsi untuk jemaah haji.
Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri
Kementerian Agama Sri Ilham Lubis menerangkan, peristiwa ini terjadi
pada Selasa (30/8) lalu di salah satu pemondokan di sektor 4, Makkah.
Kala itu, tim pengawas menemukan ada makanan yang tak layak konsumsi.
Hari itu juga, teguran disampaikan.
"Sudah kita lakukan kirim
surat teguran dan dia harus menggantikan makanan yang tidak layak itu
pada saat itu juga," kata Sri di sela-sela peninjauan dapur katering,
Rabu (31/8/2016).
Bila katering tersebut melakukan pelanggaran
dua kali, maka selain mengganti makanan yang tidak layak, mereka juga
harus membayar 50 persen dari makanan yang tidak layak tadi. "Misalnya
ada 200 yang tidak layak, maka dia harus membayar 100 porsi," imbuhnya.
Saat
pelanggaran sudah terjadi tiga kali, maka sanksinya adalah pemutusan
kontrak. Hal ini sudah sesuai dengan tahapan pemberian sanksi yang
tercantum dan disepakati kedua belah pihak di kontrak.
"Pengwasan
kita perketat jangan sampai makanan dikonsumsi jemaah dalam kondisi
tidak layak. Kalau sudah sampai kita setop, jemaah tidak boleh
mengkonsumsi makanan itu. Kita ganti dengan yang layak," tegasnya.
Tim
pengawas memang menyiapkan personel di setiap pemondokan untuk memantau
makanan yang masuk. Selain itu, ada juga tim sanitasi surveilans yang
memastikan apakah makanan tersebut sehat atau tidak.
Bila nanti
ada perusahaan yang diputus kontrak, maka tanggung jawab pemberian
makanan akan diserahkan pada katering. Jumlahnya akan didistribusikan
merata sesuai rangking dan kemampuan produksi katering.
"Sekarang
kita memberikan penilaian kinerja terhadap semua perusahaan katering.
Mana yang terbaik kita berikan ranking. Lalu kita sampaikan pada mereka
untuk saling berkompetisi melakukan perbaikan-perbaikan," paparnya.
read more
,
by
Unknown
Jakarta -Membeli properti dengan harga murah memang
menjadi idaman setiap orang, hanya saja hal itu kerap berisiko. Salah
satu masalah yang mungkin bisa menimpa Anda ketika membeli tanah/rumah
dengan harga murah adalah sertifikat palsu.
Meski kasus seperti
ini tidak banyak terjadi, namun tentu sangat merugikan konsumen. Apalagi
untuk orang yang belum memiliki pengalaman soal jual-beli properti.
Untuk itu, ada 3 hal dasar yang bisa Anda lakukan untuk memastikan bahwa
sertifikat yang Anda miliki adalah asli, di antaranya:
1. Cek ke Kantor BPN
Cara
paling aman mengetahui keaslian sertifikat adalah dengan mendatangi
kantor yang mengedarkan surat tersebut, yakni BPN (Badan Pertanahan
Nasional) di setiap kota yang bersangkutan. Hal tersebut sudah tertuang
pada Pasal 34 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang
menyatakan bahwa setiap orang yang berkepentingan memiliki hak untuk
mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta
pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah.
Untuk
melakukannya, pemohon hanya tinggal mendatangi kantor BPN dengan membawa
beberapa dokumen, antara lain: sertifikat asli hak atas tanah, fotokopi
identitas diri pemohon, surat permohonan, serta identitas pemohon dan
surat kuasa jika permohonan dikuasakan kepada orang lain.
2. Cek ke Kantor PPAT
Jika
tidak sempat mendatangi kantor BPN karena cukup sibuk, maka pemohon
bisa meminta bantuan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di lokasi di mana
properti Anda berada. Di masing-masing daerah, umumnya petugas PPAT
yang ditunjuk pemerintah adalah Camat di kantor Kecamatan setempat.
Sementara langkahnya, petugas PPAT akan melakukan hal yang sama, yakni
ke kantor BPN dengan dokumen yang juga sama.
3. Waktu dan Biaya
Mengingat
ada beberapa hal yang harus dipastikan oleh BPN, maka pengecekan
keaslian sertifikat akan memakan waktu beberapa hari dengan biaya
puluhan hingga ratusan ribu rupiah, tergantung dari kebijakan
masing-masing kantor di wilayah yang bersangkutan.
read more
,
by
Unknown
Jakarta -Menteri Perindustrian Airlangga Hartato
berpendapat bahwa rata-rata harga gas untuk industri di dalam negeri
saat ini, yakni US$ 8-10/MMbtu, sangat tidak ideal.
Sebagai
pembanding, harga gas industri di Singapura sekitar US$ 4-5 per MMbtu,
Malaysia US$ 4,47 per MMbtu, Filipina US$ 5,43 per MMbtu, dan Vietnam
sekitar US$ 7,5 per MMbtu.
Menurut perhitungan Airlangga,
idealnya harga gas untuk industri di Indonesia hanya US$ 5/MMbtu agar
dapat bersaing dengan industri di negara-negara tetangga.
Bisakah rata-rata harga gas untuk industri di dalam negeri turun sekitar 50% menjadi US$ 5/MMbtu?
Direktur
Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto, berpendapat bahwa masih
ada ruang untuk efisiensi, harga gas masih bisa turun.
"Potensi
itu saya pikir untuk meningkatkan efisiensi masih ada," kata Dwi saat
ditemui di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (31/8/2016).
Menurut
Dwi, salah satu penyebab mahalnya harga gas adalah rantai distribusi
yang panjang dari sumber gas sampai ke industri. Ini harus diefisienkan.
"Tentu harus kita lihat antar sinergi yang ada, kemudian juga
melakukan evaluasi terhadap jasa-jasa yang digunakan, panjang proses
penyaluran antara upstream sampai kepada end user tentu harus dilakukan review," tutupnya.
read more
,
by
Unknown
Jakarta -Pemerintah melakukan penundaan Dana Alokasi
Umum (DAU) yang berfungsi untuk membayar gaji pegawai dan biaya
operasional. Wakil Bupati Agam, Sumatera Barat, Trinda Farhan Satria
menyebut gaji pegawai hingga biaya operasional bisa terkena dampaknya.
Anggaran
untuk dana DAU 2016 kabupaten Agam ada sekitar Rp 828 miliar, ditunda
Rp 89,95 miliar. Sisanya sekitar Rp 738,05 miliar.
"Sebelum
keluar PMK ini kita kan kena juga DAK dan sudah kita sesuaikan
anggarannya tadinya tidak masalah, tapi muncul lagi DAU ini sehingga
bisa menimbulkan dampak," ujar Wakil Bupati Agam, Sumatera Barat Trinda
Farhan, di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).
"Kita
melakukan penyesuaian yang kedua. Kita sedang upayakan juga agar
penundaan ini sifatnya nggak permanen karena kalau penundaan permanen
pasti akan berpengaruh pada kegiatan rutin," imbuhnya.
Dampak
dari penundaan DAU misalnya akan terkena imbas pada gaji untuk wali
nagari (perangkat pemerintahan desa), gaji PNS, gaji DPRD, gaji PTT,
BPJS, BPJS Tenaga Kerja, hingga operasional seperti pembayaran listrik,
telepon.
"Sekarang APBD perubahan lagi di bahas untuk antisipasi
itu, TAPBD saya untuk membongkar lagi otomatis karena dampaknya nanti ke
sana (gaji pegawai dan lain-lain). Jelas bagi kita terhambat makanya
kita sudah berupaya menyesuaikan saat DAK, ini akan sangat mengganggu
karena ini di tengah jalan. Kalau di awal mudah," imbuh Trinda.
Pada
awal tahun ia menyebut kabupatennya mendapat potongan 10 persen Dana
Alokasi Khusus. Namun, ia tidak merinci berapa jumlah pemotongan
tersebut, akan tetapi gara-gara pemotongan ini proyek pembangunan
pelabuhan perikanan gagal dibangun tahun 2016.
"Kalau DAK sudah
kita sesuaikan walaupun ada defisit yang pasti terkontrol. Kemarin ada
beberapa proyek APBN yang tertunda diantaranya yang kita sesuaikan itu
pembangunan pelabuhan perikanan," ujar Trinda.
Ia menyebut
sebenarnya dari pemerintah pusat mendapat jatah untuk pembangunan
pelabuhan perikanan sebesar Rp 20 miliar. Namun, ia mengaku dengan dana
tersebut tidak cukup untuk membangun dengan fasilitas lengkap sehingga
bila terus memaksakan pembangunan menjadi kurang manfaatnya ketika sudah
jadi.
Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan perikanan ditunda hingga 2017 karena kebutuhan pembangunan mencapai Rp 80 miliar.
"Kalau
dengan anggaran sekian itu yang diberikan Rp 20 miliar nilai manfaat
programnya kurang itu disusunnya jaman Bupati Plt sehingga itu
disesuaikan dengan RPJMD kita di tunda tahun depan, disamping ada
penyesuaian besaran program," jelas Trinda
Karena ada pemotongan
anggaran, kabupaten ini melakukan efisiensi di biaya perjalanan dinas,
sosialisasi, dan biaya rutin perkantoran. Program prioritas saat ini
misalnya adalah infrastruktur pertanian dan dalam 2-3 tahun akan membuat
infrastruktur ke destinasi wisata.
read more
,
by
Unknown
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDVJXcH16In-fW3Z9wa7lH0eFYGjYoxHw6c1HaNC4eBmnAvqgx1FW0Ou_PuaIdTICsHm52DS1ah4yMZcU9FC7BX2uqiPpiHM8Qy5RTk9tMdJxGVjYPulyYkpKZL8vOD_FJtAIz5YiWgL2U/s320/menagih-tugas-parpol-meningkatkan-kualitas-anggota-dpr.jpg)
Merdeka.com - Tak hanya anggota DPR yang berlatar
belakang artis yang tengah menjadi sorotan. Rendahnya kualitas para anggota
dewan berimbas pada produk legislasi yang dihasilkan. Ketua DPR Ade Komarudin
pun mewacanakan Sekolah Parlemen untuk para anggota legislasi dari DPR hingga
DPRD kabupaten/kota. Ide ini dinilai ideal namun tugas meningkatkan kualitas
kader seharusnya menjadi tanggung jawab partai politik.
Menurut Peneliti Forum Masyakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus,
gagasan membentuk sekolah parlemen adalah sebuah ide yang tergesa-gesa. Selain
belum tersedianya infrastuktur pendukung, sekolah parlemen bisa saja menjadi
proyek baru menggantikan proyek gagal seperti perpustakaan DPR.
"Ini ide yang sangat ideal karena ada kebutuhan yang mendesak karena kerja
DPR itu gak sekedar ecek-ecek. Di sana kan UU dibuat, kalau orang yang
membuatnya tidak berkualitas maka seperti ini hasilnya, banyak yang digugat ke
MK," kata Lucius ketika berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Senin (28/8)
lalu.
Namun, sesuai UU Partai Politik, kata Lucius, peningkatan kualitas anggota
legislatif sebenarnya menjadi tugas partai politik. Di sana tercantum tugas
parpol untuk pengkaderan dan pendidikan politik. Sayangnya, kata dia, tugas itu
belum dilakukan secara benar oleh partai politik sebab dalam beberapa kasus,
parpol tampil sebagai pembela anggotanya yang dinilai bermasalah oleh
masyarakat.
Pendapat ini diamini oleh anggota Komisi II DPR H Tamuri. Tugas anggota DPR
sekarang ini adalah menyelesaikan seluruh program yang ada, bukan untuk
bersekolah. "Di sini orang datang kerja. Tugas peningkatan kualitas itu
ranah parpol, bukan parlemen," ujarnya.
Kualitas DPR periode 2014-2019 dalam catatan Formappi paling buruk. Hal itu
terlihat dari berbagi aspek seperti utang legislasi yang menumpuk, sitem kerja
yang kacau, dan memudarnya komitmen.
Utang legislasi
Dari tiga kali masa sidang untuk prolegnas prioritas 2015-2019, DPR baru
menghasilkan 10 undang-undang. Tahun 2015, dari target 40 RUU proritas hanya
tiga yang berhasil disahkan oleh DPR.
Tiga undang-undang yang sudah dihasilkan DPR masing-masing adalah Undang-undang
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota, dan Undang-undang Pemerintahan Daerah.
Sementara itu, untuk prolegnas proritas 2016, dari 50 RUU, hanya 7 UU yang
dihasilkan yakni 5 undang-undang dan dua undang-undang kumulatif terbuka.
Undang-undang itu adalah Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera),
Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Pencegahan dan
Penanggulangan Krisis Keuangan, serta Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax
Amnesty) yang baru disahkan pada 28 Juni 2016 lalu.
Adapun undang-undang kumulatif terbuka terdiri atas RUU pengesahan kerja sama
antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Jerman mengenai
kerja sama di bidang pertahanan dan RUU tentang pengesahan persetujuan
pemerintah RI dan pemerintah Cina tentang aktivitas di bidang pertahanan.
"Ada prioritas tapi hasilnya jauh panggang dari api," kritik Lucius.
Sistem kerja yang kacau
Selain mandul di legislasi, Lucius menilai kinerja buruk DPR juga disebabkan
oleh kurangnya perencanaan. DPR kerap terlarut pada hal yang bukan ranahnya dan
meninggalkan tugas dan fungsi pokok yang menjadi prioritas.
Dia mencontohkan, pada fungsi anggaran, DPR kerap lalai bahkan ikut bermain di
dalamnya. Sementara di fungsi pengawasan, DPR mengabaikan temuan BPK (Badan
Pemeriksa Keuangan) yang seharusnya dibuat Pansus DPR. Mereka, kata dia malah
angkat yang bukan ranah mereka, seperti dalam kasus RS Sumber Waras.
"Tidak fokus. Isu apa yang muncul, ditanggapi berlarut sehingga tidak
jelas apa yang menjadi prioritas," tukas dia.
Selain tiga tupoksi di atas, sistem pendukung seperti staf dan tenaga ahli DPR
juga tidak diperhatikan secara serius. Perekrutan kerap diambil secara
asal-asalan dan tidak mendukung kinerja anggota DPR. Seharusnya, menurut dia,
gagasan pembenahan kinerja juga dialamatkan kepada sistem pendukung ini.
Memudarnya komitmen
Menurut Lucius, kinerja buruk bukan disebabkan oleh latar pendidikan yang
rendah dari anggota dewan. Tingkat absensi yang tinggi dalam masa sidang
paripurna atau sidang di komisi-komisi menunjuk pada pudarnya komitmen wakil
rakyat itu dari hari ke hari.
Selama periode masa sidang paripurna III DPR, 11 Januari-18 Maret 2016
misalnya, tingkat kehadiran atau absensi anggota DPR hanya 53 persen. Rata-rata
hanya 299 dari 559 anggota saja anggota dewan yang menghadiri sidang paripurna.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Sekretariat DPR, Fraksi PDIP ada di puncak
absensi ketidakhadiran (42 persen) atau rata-rata hanya 46 dari 109 anggota
yang hadir selama masa sidang paripurna III.
Anggota DPR dari Fraksi Nasional Demokrat tercatat paling rajin mengikuti
sidang paripurna. Tercatat, tingkat kehadiran anggota DPR dari Fraksi Nasdem
mencapai 63 persen atau 23 dari 36 anggota hadir. Disusul posisi selanjutnya
Gerindra dan PKS.
read more
,
by
Unknown
Merdeka.com - Pengembangan riset vaksin dinilai menjadi sebuah
keharusan untuk dilakukan di Indonesia. Hal itu ditegaskan Dirjen Penguatan dan
Pengembangan Kementerian Riset Dikti Muhammad Dimiyati.
"Pengembangan riset vaksin adalah suatu keharusan. Kalau tidak kita
akan semakin menjadi permainan negara-negara besar. Untuk itu keberadaan Forum
Riset Life Science Nasional yang salah satunya menghasilkan berbagai vaksin ini
menjadi sesuatu yang harus didukung pemerintah dan seluruh stake holder,"
ujar Dimiyati di Jakarta Selatan, Kamis (25/8).
Kemudian Dimiyati juga menambahkan, pemerintah akan mengupayakan dukungan
dengan berbagai regulasi serta memfasilitasi melalui pendanaan.
"Dalam mendukung perjalanan riset life science nasional, pemerintah
mengupayakan berbagai regulasi agar forum ini berjalan sebaik-baiknya dan bisa
mensinergikan untuk menghasilkan vaksin yang relatif lebih cepat dan lebih
baik," sebutnya.
"Selain regulasi, tentu kita juga memfasilitasi berbagai upaya risetnya
melalui dukungan-dukungan pendanaan dengan berbagai skema yang kita
miliki," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT (Persero) Bio Farma Iskandar
menjamin, nantinya hasil dari pengembangan vaksin ini memiliki keunggulan
karena sesuai dengan standard yang ditetapkan World Health Organization (WHO).
Selain itu juga mengenai harga, Bio Farma menjamin vaksin ini nantinya
terjangkau oleh masyarakat.
"Kita jamin ini murah. Kalau dari sisi unggul, kita minimum mengikuti
standard WHO. Minimum itu yang harus kita kejar. Kalau tidak standard seperti
itu, jangan harap kita bisa jual," kata Iskandar.
Sementara itu, terkait vaksin palsu yang belum lama melanda masyarakat
Indonesia, Siswanto, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
mengatakan kalau pemerintah sudah melakukan langkah nyata.
"Sekarang pemerintah sudah melakukan tindakan dan langkah-langkah nyata
dengan memperkuat sistem distribusi," ujar Siswanto.
read more
,
by
Unknown
NORCIA – Korban tewas akibat guncangan gempa yang terjadi di Italia dilaporkan terus bertambah. Informasi terbaru menyebutkan 38 orang tewas akibat gempa berkekuatan 6.2 skala richter (SR). Data itu disampaikan oleh juru bicara departemen perlindungan masyarakat sipil Italia, Immacolata Postiglione.
Gempa yang terjadi pada pukul 03:36 waktu setempat juga membuat rumah penduduk menjadi retak dan hancur. Menurut Postiglione, proses evakuasi korban gempa menjadi lebih sulit karena lokasi gempa berada di daerah pegunungan. Demikian laporan yang dilansir dari Reuters, Rabu (24/8/2016).
Sebelum ini, saat berbicara kepada para wartawan, Postiglione mengatakan 27 orang meninggal di Kota Accumoli dan Amatrice. Sementara 10 orang lainnya di daerah Arquata. Kemudian pada konferensi pers baru-baru ini, dia menaikkan jumlah korban hingga mencapai 38 orang, dengan tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
read more